Peraturan Bupati Ketapang Nomor 25 Tahun 2013

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang

ABSTRAK

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 25 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat memberikan Pelayanan/Pembinaan di bidang Pengadaan/Jasa;

Dasar hukum Peraturan Bupati Ketapang Nomor 25 Tahun 2013 ini adalah:

1. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959,
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1974,
3. Undang-Undang No.32 Tahun 2004,
4. Undang-Undang No.17 Tahun 2003,
5. Undang-Undang No.1 Tahun 2004,
6. Undang-Undang No.12 Tahun 2011,
7. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005,
8. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.53 Tahun 2011,
11. Perka LKPBJ No.5 Tahun 2012,
12. Peraturan Daerah No.10 Tahun 2008,
13. Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008,
14. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2009.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kedudukan, Ruang Lingkup dan Anggaran ULP, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian, Mekanisme dan Prosedur, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (1.14 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.