Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah

ABSTRAK

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dinyatakan bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Dasar hukum Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2017 ini adalah:

1. Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950,
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002,
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Materi pokok:
Proses Penyampaian LHKPN, Pihak Yang Wajib Menyampaikan LHKPN, Tim Pengelola LHKPN.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Mencabut :

1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

Download PDF (132.19 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.