Peraturan Bupati Labuhan Batu Selatan Nomor 44 Tahun 2017

Peraturan Bupati Labuhan Batu Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

ABSTRAK

Peraturan Bupati Labuhan Batu Selatan Nomor 44 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan ndan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik, perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugas;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lIngkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dasar hukum Peraturan Bupati Labuhan Batu Selatan Nomor 44 Tahun 2017 ini adalah:

1. Dasar Peraturan Bupati ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2008
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016
10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan menetapkan batas istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Nilai-Nilai Dasar ASN, Kode Etik, Sanksi Moral dan Tindakan Administratif, Tata Cara Penegakan Kode Etik, Majelis Kode Etik, Hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu dan Saksi, Rehabilitasi, Kode Etik Perangkat Daerah, Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (1.58 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.