Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 17 Tahun 2017

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2017 – 2025

ABSTRAK

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 17 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2017 – 2025

Dasar hukum Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 17 Tahun 2017 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016
12. Perka BKPM Nomor 9 Tahun 2012
13. Perka BKPM Nomor 16 Tahun 2015
14. Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2016
15. Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 6 Tahun 2014
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rencana umum penanaman modal Tahun 2017-2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPM Kabupaten (RUPMK) adalah Rencana Umum Penanaman Modal di kabupaten yang dirumuskan dalam suatu dokumen rencana umum penanaman modal. Maksud disusunnya RUPMK adalah guna terciptanya persebaran penanaman modal antara pusat dan daerah terhadap pengembangan pusat ekonomi, industri sektor-sektor strategis dan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten. Tujuan RUPMK untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak menjadi tumpang tindih dalam menetapkan prioritas sektor yang akan dipromosikan. RUPMK berfungsi dalam upaya memajukan daya saing perekonomian dibidang penanaman modal secara berkelanjutan. Diatur tentang sistematika RUPMK, pengawasan dan pengendalian, ketentuan penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

1. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2017-2025

Download PDF (135.74 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.