Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2016

Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin

ABSTRAK

Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka tertib administrasi Pembentukan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya sebuah pedoman yang mengatur mengenai proses pembentukan Produk Hukum Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terjadi perubahan dalam Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, sehingga dipandang perlu mengatur kembali Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin yang baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dasar hukum Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2016 ini adalah:

1. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009,
11. Peraturan Menteri Bersama Menteri Hukum dan HAM, dan Mendagri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012,
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008,
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012,

Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, meliputi Ketentuan Umum;
Produk Hukum Daerah;
Perencanaan;
Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan dan Penetapan;
Pembahasan Produk Hukum Daerah;
Prosedur Tetap Penyusunan Peraturan Daerah;
Peraturan Bupati;
Peraturan Bersama Bupati dan Keputusan Bupati;
Pembinaan terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan;
Evaluasi Rancangan Perda;
Nomor Register;
Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi;
Pembatalan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan;
Pemantauan;
Penyebarluasan;
Partisipasi Masyarakat;
Pembiayaan, dan
Ketentuan Lain-lain.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (1.44 MB)

Lampiran I – Perbup Nomor 28 Tahun 2016

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.