Peraturan Bupati Tapin Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin
ABSTRAK
Peraturan Bupati Tapin Nomor 9 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
- Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, perlu mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.
Dasar hukum Peraturan Bupati Tapin Nomor 9 Tahun 2018 ini adalah:
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
- Peraturan MenteriDalam NegeriNomor 13 Tahun 2006
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016
- Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
Peraturan Bupati ini memuat:
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Organisasi terdiri atas Dinas Tenaga Kerja, Sekretariat (Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Subbagian Umum dan Kepegawaian), Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Seksi Penempatan Tenaga Kerja, SeksiPerluasan Kerja), Bidang Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Seksi Hubungan Industrial dan Jarninan Sosial Tenaga Kerja, Seksi Kelembagaan dan Syarat-Syarat Kerja), Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional;
Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
DETAIL PERATURAN
STATUS PERATURAN
Belum ada data…
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.