Peraturan Bupati Tapin Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Bupati Tapin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas

ABSTRAK

Peraturan Bupati Tapin Nomor 7 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka untuk menyempurnakan ketentuan pengaturan perjalanan dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pihak Lain dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas perlu dilakukan perubahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas.

Dasar hukum Peraturan Bupati Tapin Nomor 7 Tahun 2021 ini adalah:

1. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
17. Peraturan Daerah Kab. Tapin Nomor 05 Tahun 2008
18. Peraturan Daerah Kab. Tapin Nomor 01 Tahun 2012
19. Peraturan Daerah Kab. Tapin Nomor 12 Tahun 2012
20. Peraturan Daerah Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2016
21. Peraturan Daerah Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2017
22. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016
23. Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2021.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas diubah yaitu:
Ketentuan Pasal 3 ayat (1) terkait jenis perjalanan dinas, Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (9) diubah terkait besaran uang harian Perjadin sampai dengan 8 jam dan uang harian perjalanan dinas untuk ujian dinas/ujian jabatan/assesment jabatan/diklat/tugas belajar/FGD/TOT/worskop, Ketentuan Pasal 15 terkait Lamanya waktu Perjalanan Dinas DalamjLuar Daerah, Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 16A terkait pemuatan kejelasan tanggal dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas, Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) terkait uang harian Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sampai dengan 8 jam atau lebih dari 8 jam dan tambahan biaya transportasi air/sungai dalam hal tempat tujuan akhir Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang hanya dapat ditempuh dengan menggunakan alat transportasi air/sungai.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (129.55 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.