Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 24 Tahun 2020

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat

ABSTRAK

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 24 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptkan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi;
2. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral anti korupsi perlu diimplementasi pendidikan anti korupsi dari ruang kelas, sekolah rumah serta lingkungan;
3. bahwa untuk mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi di ruang kelas dilakukan melalui insersi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat.

Dasar hukum Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 24 Tahun 2020 ini adalah:

1. Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016
12. dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016.

Terdiri dari:
I Ketentuan Umum;
II Maksud dan Tujuan;
III Ruang Lingkup;
IV Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi;
V Pelaksana Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi;
VI Kerja Sama;
VII Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
VIII Pembiayaan;
IX Ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (475.49 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.