Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 54 Tahun 2017

Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penagihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

ABSTRAK

Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 54 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 32 huruf c dan Pasal 34 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dan untuk efektivitas penyelesaian dan/atau pemulihan kerugian daerah perlu mengatur tata cara penagihan tuntutan ganti kerugian daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Tata Cara Penagihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Dasar hukum Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 54 Tahun 2017 ini adalah:

1. Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958
2. Undang-Undang No.28 Tahun 1999
3. Undang-Undang N0.46 Tahun 1999
4. Undang-Undang No.17 Tahun 2003
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003
6. Undang-Undang No.1 Tahun 2004
7. Undang-Undang No.15 Tahun 2004
8. Undang-Undang No.12 Tahun 2011
9. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
14. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2016
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
16. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2015
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.

Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara penyelesaian dan penagihan piutang ganti kerugian daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Peraturan ini mengatur kewajiban untuk menyetor ke kas daerah paling lambat 90 hari sejak SKTJM ditandatangani. Selain itu diatur juga tata cara penagihan piutang ganti kerugian daerah melalui mekanisme pemotongan penghasilan pegawai negeri bukan bendahara maupun pejabat lain. Selanjutnya peraturan ini juga mengatur pelaporan penagihan tuntutan ganti kerugian daerah dan akuntansi dan pelaporan keuangan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 54 Tahun 2017 melalui link di bawah ini:

Download PDF (5.15 MB)

Preview Dokumen

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.