Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2015 ini adalah:

1. Undang-Undang No.12 Tahun 1956
2. Undang-Undang No.21 Tahun 1997
3. Undang-Undang No.28 Tahun 1999
4. Undang-Undang No.17 Tahun 2003
5. Undang-Undang No.1 Tahun 2004
6. Undang-Undang No.10 Tahun 2004
7. Undang-Undang No.15 Tahun 2004
8. Undang-Undang No.25 Tahun 2004
9. Undang-Undang No.33 Tahun 2004
10. Undang-Undang No.28 Tahun 2009
11. Undang-Undang No.23 Tahun 2014
12. Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2001
13. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001
14. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001
15. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004
16. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005
17. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005
18. Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2005
19. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005
20. Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005
21. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005
22. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2005
23. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006
24. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010
25. Peraturan Pemerintah No.91 Tahun 2010
26. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2012
27. Peraturan Presiden No.137 Tahun 2015
28. Peraturan Daerah Kab. Bintan No.18 Tahun 2007
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD TA 2016 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (172.93 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.