Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2017.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2017 ini adalah:

1. Undang-Undang No.12 Tahun 1956
2. Undang-Undang No.28 Tahun 2009
3. Undang-Undang No.21 Tahun 1997
4. Undang-Undang No.28 Tahun 1999
5. Undang-Undang No.17 Tahun 2003
6. Undang-Undang No.1 Tahun 2004
7. Undang-Undang No.15 Tahun 2004
8. Undang-Undang No.25 Tahun 2004
9. Undang-Undang No.33 Tahun 2004
10. Undang-Undang No.23 Tahun 2014
11. Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2001
12. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001
13. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001
14. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005
15. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005
16. Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2005
17. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005
18. Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005
19. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005
20. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2005
21. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006
22. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010
23. Peraturan Pemerintah No.91 Tahun 2010
24. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2012
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.31 Tahun 2006
27. Peraturan Daerah Kab. Bintan No.18 Tahun 2007.

Dalam peraturan daerah in diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (260.14 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.