Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mempercepat pembangunan ekonomi di Daerah perlu adanya upaya peningkatan dalam sektor Penanaman Modal;
2. bahwa untuk mewujudkan penanaman modal yang kondusif, diperlukan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif berdasarkan ekonomi kerakyatan, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di daerah;
3. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang penanaman modal, memberikan pedoman dalam penyelenggaraan penanaman modal serta untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelaksanaan penanaman modal, perlu pengaturan penanaman modal di Kabupaten Dharmasraya;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2018 ini adalah:

1. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945,
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003,
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008,
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012,
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014,
8. Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017,
9. Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2018,
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penanaman Modal, dengan Sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan umum;
2. Kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah;
3. Kebijakan dasar penanaman modal;
4. Hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
5. Bentuk badan usaha dan bidang usaha penanaman modal;
6. Lokasi penanaman modal;
7. Promosi penanaman modal;
8. Pelayanan penanaman modal;
9. Kerjasama penanaman modal;
10. Insentif dan kemudahan penanaman modal;
11. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
12. Peran serta masyarakat;
13. Penyelesaian sengketa;
14. Ketentuan peralihan;
15. Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (281.5 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.