Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Swalayan
ABSTRAK
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
- BAHWA KEBABASAN BERUSAHA ADALAH BAGIAN DARI HAK EKONOMI SETIAP ORANG YANG HARUS DIAPRESIASI OLEH PEMERINTAH DAERAH;
- BAHWA KONSEKUENSI SEMAKIN TERBUKANYA KEEMPATAN BERUSAHA DAN ARUS GLOBALISASI MAKA DIPERLUKAN IKLIM USAHA YANG KOMPETITIF DAN BERKEADILAN, SEHINGGA MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN
Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2016 ini adalah:
- PASAL 18 AYAT (1) UUD TAHUN 1945
- Undang-Undang NOMOR 12 TAHUN 1950
- Undang-Undang NOMOR 3 TAHUN 1982
- Undang-Undang NOMOR 5 TAHUN 1999
- Undang-Undang NOMOR 8 TAHUN 1999
- Undang-Undang NOMOR 39 TAHUN 1999
- Undang-Undang NOMOR 11 TAHUN 2005
- Undang-Undang NOMOR 25 TAUN 2007
- Undang-Undang NOMOR 20 TAHUN 2008
- Undang-Undang NOMOR 32 TAHUN 2009
- Undang-Undang NOMOR 7 TAHUN 2014
- Undang-Undang NOMOR 12 TAHUN 2011
- Undang-Undang NOMOR 23 TAHUN 2014
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG ASAS DAN TUJUAN;
PENDIRIAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT;
PERIZINAN PASAR RAKYAT;
HAK DAN LARANGAN;
PENDIRIAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN, PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN;
PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO SWALAYAN;
PERAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN;
KEMITRAAN;
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
DAN SANKSI
DETAIL PERATURAN
STATUS PERATURAN
Belum ada data…
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.