Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 9 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Trayek

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 9 Tahun 2012 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Perlunya pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Retribusi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan umum di Kabupaten Keerom, maka dirasa perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Keerom tentang Retribusi Izin Trayek.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 9 Tahun 2012 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011.

Dalam peraturan ini, diatur mengenai:
standar penamaan, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi yang diizinkan, cara menhukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah-wilayah pemungutan izin trayek diberikan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, penginformasian setiap wajib retribusi wajib mengisi SPORD, pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, kriteria pengajuan keberatan, ketentuan pengembalian kelebihan pembayaran, ketentuan kedaluwarsa, pemeriksaan, pemanfaatan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (108.21 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.