Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
2. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2013 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
7. dan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2008.

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum;
Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
Golongan Retribusi;
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi;
Wilayah Pemungutan;
Pemungutan;
Tatacara Pembayaran;
Tatacara Penagihan;
Keberatan;
Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
Kedaluwarsa;
Pemeriksaan;
Pemanfaatan;
Insentif Pemungutan;
Penyidikan;
Ketentuan Pidana, dan
Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (260.02 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.