Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berperan penting dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Khususnya dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Rekreasi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat perlu diganti;
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

Ketentuan Umum;
Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi;
Golongan Retribusi;
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
Wilayah Pemungutan;
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
Tata Cara Pemungutan;
Tata Cara Pembayaran;
Tata Cara Penagihan;
Sanksi Administratif;
Pengajuan Keberatan Retribusi;
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;
Kedaluarsa Penagihan;
Insentif Pemungutan;
Penyidikan;
Ketentuan Pidana;
Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (121.08 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.