Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 05 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Perusahaan Umum Daerah Bntang Bano Kabupaten Sumbawa Barat

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 05 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka pengembangan investasi daerah, penguatan struktur permodalan badan usaha milik daerah, penumbuhan dan pengembangan perekonomian daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan daerah secara umum. Sesuai ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal. Sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada PT Bank NTB Syariah.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 05 Tahun 2019 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958,
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003,
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014,
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2008,
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 26 Tahun 2008,
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 33 Tahun 2011,
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 9 Tahun 2012

Ketentuan umum, Maksud dan tujuan, Penyertaan modal, Pembagian keuntungan, Pertanggungjawaban dan kewajiban, Pengawasan dan pengendalian, Ketentuan penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (151.88 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.