Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2012 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan usaha pertambangan yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
2. bahwa mineral dan batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan, pengelolaan pengusahaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
3. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Kabupaten berwenang membentuk peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2012 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010
25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
26. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010
27. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010
28. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010
29. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005
30. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008
31. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.15/MEN/VIII/2008
32. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MenHut-II/2009
33. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/261M.PE/1995
34. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995
35. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1453.K/29/MEM/2000
36. Peraturan menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008
37. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2009
38. Peraturan Menteri ESDM 17 tahun 2010
39. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2011
40. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2010
41. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 37 Tahun 2001
42. Peraturan Daerah Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2008
43. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008
44. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 4 tahun 2009
45. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2009

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan sistematika sebagai berikut:
I. Ketentuan Umum;
II. Ruang Lingkup Pengelolaan, Kewenangan dan Penggolongan Bahan Tambang;
III. Perencanaan Wilayah Pertambangan;
IV. Pengusulan Wilayah Pertambangan dan Perubahan Wilayah Pertambangan;
V. Wilayah Usaha Pertambangan;
VI. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
VII. Data dan Informasi;
VIII. Pemberian dan Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
IX. Izin Usaha Pertambangan;
X. Wilayah Pertambangan Rakyat;
XI. Izin Usaha Jasa Pertambangan;
XII. Pendapatan Negara dan Daerah;
XIII. Dana Pengelolaan;
XIV. Pembinaan dan Pengawasan;
XV. Larangan;
XVI. Penyelesaian Sengketa;
XVII. Sanksi Administrasi

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (309.27 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.