Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2005 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka tertib Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih efektif, efesien, ekonomis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan semangat otonomi daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu adanya Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2005 ini adalah:

1. Undang-Undang No 34 tahun 2000
2. Undang-Undang No 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang No 29 Tahun 2003
4. Undang-Undang No 1 Tahun 2004
5. Undang-Undang No 32 Tahun 2004
6. Undang-Undang No 33 Tahun 2004
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 Tahun 2001
16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001.

1. Ketentuan umum;
2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Penyusunan dan Penetapan APBD;
4. Pelaksanaan APBD;
5. Pengelolaan Uang Daerah;
6. Pengelolaan Piutang dan Utang Daerah;
7. Pengelolaan Inventasi Daerah;
8. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD;
10. Penyelesaian Kerugian;
11. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan;
13. Dasar Pendanaan Pemerintah Daerah;
14. Sumber Penerimaan Daerah;
15. Pendapatan Asli Daerah;
16. Dana Perimbangan;
17. Pinjaman Daerah;
18. Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Desentralisasi;
19. Ketentuan Peralihan dan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (263.59 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.