Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah;
2. Untuk mewujudkan tuntutan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam upaya dan usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah dipandang perlu dibentuk Perusahaan Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Pembentukan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu ditetapkan dengan Pertauran Daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2006 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1982
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
22. KEP Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No: KM.94/HK.103/MPPT-87 KEP Mendagri Nomor 50 Tahun 1999. PERDA Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2008.

Ketentuan Umum;
Pendirian;
Nama, Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, serta Lapangan Usaha;
Modal;
Pengurus;
Direksi;
Badan Pengawas;
Tanggung awab dan Tuntutan Ganti Rugi;
Penetapan dan Penggunaan Laba;
Organisasi dan Kepegawaian;
Pembubaran;
Pembinaan dan Dukungan;
Ketentuan-Ketentuan Lain;
Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (134.93 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.