Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun 2009 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun 2009 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
3. Undang-Undang No.17 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
5. Undang-Undang No.10 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
17. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2005
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
20. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008.

Dalam peraturan daerah ini diatur tentangPokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
azas umum dan strktur APBD;
penyusunan rancangan APBD;
Penetapan APBD;
Pelaksanaan APBD;
perubahan APBD;
pengelolaan kas;
penatausahaan keuangan daerah;
akuntansi keuagan daerah;
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangand daerah;
kerugian daerah;
pengaturan pengelolaan keuangan daerah

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (618.89 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.