Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 20 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 20 Tahun 2005 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas serta menjamin keberhasilan, peningkatan mutu dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu adanya pengaturan tersendiri;
2. bahwa dalam rangka merespon dan menata kondisi sosial, politik dan Kemasyarakatan perlu adanya pengaturan yang sistimatis;
3. bahwa mengingat tingginya keragaman budaya, adat istiadat dan agama yang dikhawatirkan dapat memunculkan potensi perpecahan bangsa khususnya dalam daerah perlu adanya suatu Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
4. bahwa untuk menata dan mengatur tersebut diatas serta mengingat adanya intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi dan Kabupaten/Kota perlu adanya peningkatan kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
5. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas sebagaimana yang tercantum dalam huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 20 Tahun 2005 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan;
organisasi;
unit pelaksana teknis badan;
kelompok jabatan fungsional;
tata kerja;
ketentuan lain-lain.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (218.95 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.