Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan memperhatikan pelimpahan urusan pemerintah terhadap pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan visi dan misi urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersedian sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan dan beban kerja dilakukan penataan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 ini adalah:

1. Undang-Undang No.27 Tahun 1959
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1974
3. Undang-Undang No.17 Tahun 2003
4. Undang-Undang No.1 Tahun 2004
5. Undang-Undang No.10 Tahun 2004
6. Undang-Undang No.32 Tahun 2004
7. Undang-Undang No.33 Tahun 2004
8. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2002
9. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2002
10. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005
11. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007
12. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.57 Tahun 2007
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2007
15. Peraturan Daerah No.11 Tahun 2008.

Peraturan ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD kabupaten kutai kartanegara, dengan merinci istilah yang digunakan di dalamnya. Adapun istilah tersebut berupa:
ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susuna organisasi, staf ahli, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan perlihan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Download PDF (84.4 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.