Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 12 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Izin Usaha Industri di Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 12 Tahun 2006 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dengan telah diserahkannya kewenangan bidang industri termasuk kewenangan perizinan kepada Pemerintah Daerah sebagai mana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom, maka untuk melaksanakannya perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan Izin Usaha Industri di Kabupaten Murung Raya

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 12 Tahun 2006 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003
14. Peratuan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003

BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II KETENTUAN PERIZINAN;
BAB III KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN;
BAB IV TATA CARA PERMINTAAN IUI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP;
BAB V TATA CARA PERMINTAAN IUI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP;
BAB VI TATA CARA PERMINTAAN IZIN PERLUASAN;
BAB VII TATA CARA PERMINTAAN TDI;
BAB VIII PENOLAKAN / PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IUI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP;
BAB IX PENOLAKAN / PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IUI TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP;
BAB X PENOLAKAN / PENUNDAAN PERMINTAAN TDI;
BAB XI PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN;
BAB XII INFORMASI INDUSTRI;
BAB XIII RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI;
BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB XV PENYIDIKAN;
BAB XVI KETENTUAN PIDANA;
BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (347.82 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.