Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2005 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka pelaksanaan otonomi sesuai dengan wewenang yang dimiliki daerah, perlu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana dan prasarana angkutan kendaraan bermotor melalui pemberian Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor. Pemberian Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor merupakan salah satu potensi daerah yang dapat dikenakan pungutan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2005 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992,
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997,
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000,
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003,
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997,
14. Peraturan Daerah Kab. Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2005.

Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum 2. Objek Dan Subjek Retribusi 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi 7. Wilayah Pemungutan 8. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terhutang 9.Surat Pendaftaran 10. Penetapan Retribusi 11. Tata Cara Pemungutan 12. Sanksi Administrasi 13. Tata Cara Pembayaran 14. Tata Cara Penagihan 15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 16. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi 17. Kadaluarsa Penagihan 18. Ketentuan Pidana 19. Ketentuan Penyidikan 20. Ketentuan Peralihan 21. Ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (175.08 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.