Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Bupati Tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Kotabaru.

ABSTRAK

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 6 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan satu data Indonesia;
2. bahwa melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia masyarakat dapat mengakses data terkait kebutuhan pembangunan daerah yang sudah terintegrasi;
3. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai walidata tingkat daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat daerah serta sekretariat satu data indonesia tingkat daerah diatur dalam peraturan kepala daerah;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Kotabaru.

Dasar hukum Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 6 Tahun 2022 ini adalah:

1. Dasar Hukum: Undang – undang Nomor 27 tahun 1959
2. Undang – undang Nomor 16 tahun 1997
3. Undang – undang Nomor 11 tahun 2008
4. Undang – undang Nomor 14 tahun 2008
5. Undang – undang Nomor 25 tahun 2009
6. Undang – undang Nomor 4 tahun 2011
7. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014
8. Undang – undang Nomor 30 tahun 2014
9. Undang – undang Nomor 11 tahun 2020
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2014
13. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014
14. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016.

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Kotabaru, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Maksut dan Tujuan;
Standar, Meta Data, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi Satu Data Indonesia;
Penyelenggaraan Satu Data di Daerah;
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
Kerjasama;
Peran Serta Masyarakat;
Pemanfaatan Data;
Pengendalian;
Pendanaan;
Ketentuan Peralihan, dan
Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (199.7 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.