Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Lampung

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan serta peran swasta, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara untuk meningkatkan perekonomian daerah di Kabupaten Way Kanan adalah melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah;
2. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. bahwa dalam rangka memperkuat posisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada PT. Bank Lampung maka perlu dilakukan penambahan saham

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2022 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021

Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ini dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan aset daerah berupa kekayaan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (5.48 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.