Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten

ABSTRAK

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepgihaman antaraPemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement)di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. bahwa Barang Milik Kabupaten yang merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah harus dikelola secara tertib memenuhi asas-asas akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efektif, dan transparan;
3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
4. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
5. bahwa a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten;

Dasar hukum Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2019 ini adalah:

1. Dasar Hukum Qanun ini adalah: UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016.

– Dalam Qanun ini mengatur 123 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum;
BAB II Ruang Lingkup dan Asas;
BAB III Pejabat Pengelola BMK;
BAB IV Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
BAB V Pengadaan;
BAB VI Penggunaan;
BAB VII Pemanfaatan;
BAB VIII Pengamanan dan Pemeliharaan;
BAB IX Penilaian;
BAB X Pemindahtanganan;
BAB XI Pemusnahan;
BAB XII Penghapusan;
BAB XIII Penatausahaan;
BAB XIV Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
BAB XV Pengelolaan BMK oleh Badan Layanan Umum Kabupaten;
BAB XVI BMK Berupa Rumah Negara;
BAB XVII Ganti Rugi dan Sanksi;
BAB XVIII Ketentuan Lain-Lain;
BAB XIX Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2019 melalui link di bawah ini:

Download PDF (3.97 MB)

Preview Dokumen

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.