Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK

Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa untuk menjamin efektifitas pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perlu memperhatikan masukan dan saran operator seluler dan penyedia menara telekomunikasi selaku wajib retribusi melalui masukan Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia mengenai parameter perhitungan dan nilai koefisien Retribusi Pengendalian Menara;
2. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-349/PK/2015 Tanggal 9 Juni 2015 Hal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-XII/2014 Tanggal 26 Mei 2015, yang meminta seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota agar perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah dan akan diatur dalam peraturan daerah berpedoman kepada tata cara perhitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Dasar hukum Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2016 ini adalah:

1. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
21. Qabun Kab. Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Golongan Retribus Daerah, Nama, Objek, dan Subjek Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Tata Cara Penghitungan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Terutang Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Sanksi Administrasi, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan, Perubahan Tarif Retribusi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (194.99 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.