Peraturan Bupati Sinjai Nomor 7 Tahun 2023

PeraturanPedia.com – Peraturan Bupati Sinjai Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

ABSTRAK

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 7 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa kedudukan, eueunan organisasi. tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah telah ditctapkan dengan Peraturan Bupati Nomor Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sert.a Tata Kerja Sekretariat Daera.h;
2. bahwa Pcraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peratumn perundang­
3. undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan rungsi pada Sekretariat Daerah, sehinga perlu diganti;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurur a dan huruf b, pcrlu menetapkan Peraturan Bupat:i tcntang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsl, Sena Tata Kerja Sekretarial Daerah;

Dasar hukum Peraturan Bupati Sinjai Nomor 7 Tahun 2023 ini adalah:

1. I. Undang·
2. Undang Nomor 29 Tahun 1959 lentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lemba.ran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang·
4. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pereturan Perunde.ng-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambe..han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang·
5. Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keclua Atas Undang·
6. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 );
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik lndonc.ia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan l.bnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcrintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik lndon�
9. a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ,ebap.imana tclah dsubeh beberapa kali, tcrakhir dcngan Peraturan Pcmerin1ah Pengganti Undang­
10. Undang Nomor 2 Tahun 2022 tcnt.ang Cipta Kerja (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 IJ;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcnta.ng Adminiatraai Pcmcrintahan (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, tcrakhir denpn Peraturan Pemerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tcntang Cipta Kcrja (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tamba.han Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 68411;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangka.1 Oaerah (Lcmbaran Negara Repubhk lndonesla Tahun 2016 Nomor 114. Tamba.han Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) !Cbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan At.as Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang �
13. gkat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402):;
14. Peratura.n Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemcn Pegawai Ncgcri Srpil (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tamba.han Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagairnana telah diubah dengan Pera1ura.n Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pe.rubahan Ataa Pe.raturan Pe.mcnntah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Menteri Da1a.rn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembc:ntukan Produk Hukum Oaerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 19Cbagaimana telah diuba.h dengan Peraturan Menteri Da.lam Negen Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peruba.han Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
17. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Pembc:ntukan dan Penyusunan Perangkat Daerah [Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5 5, Tarnba.han Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dae rah Nomor 25 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Pembc:ntukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lemba.ran Daerah Kabupalen Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tarnba.han Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1251;

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Bupati Sinjai Nomor 7 Tahun 2023 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.