Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2020

Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK

Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Untuk memberikan pedoman dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Dasar hukum Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2020 ini adalah:

1. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
15. Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2019
16. Permendes PDTT Nomor 17 Tahun 2019
17. Permendes PDTT Nomor 18 Tahun 2019
18. Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020
19. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019
20. Peraturan Daerah Kab. Banjar Nomor 1 Tahun 2017
21. Peraturan Daerah Kab. Banjar Nomor 12 Tahun 2018
22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2018
23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019.

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, yang memuat:
Ketentuan Umum;
Sistematika Pedoman Penyusunan APB Desa yang meliputi a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Desa, RKP Desa, dan prioritas penggunaan Dana Desa;
b. prinsip penyusunan APB Desa;
c. kebijakan penyusunan APB Desa;
d. teknik penyusunan APB Desa, dan
e. hal-hal khusus lainnya, sebaaimana gtercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
serta Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (404.04 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.