Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2016

Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 07 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

ABSTRAK

Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 14, Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dasar hukum Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2016 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950,
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950,
5. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2014.

PKL dilarang melakukan usaha perdagangan di semua ruas jalan meliputi jalan Nasional, jalan propinsi, jalan Kabupaten dan jalan desa. Lokasi larangan bagi PKL sebagaimana dimaksud dikecualikan pada ruas jalan tertentu dengan alas an tertentu, sebagai lokasi sementara yang diatur jam buka tutup. Ruas Jalan tertentu sebagaimana dimaksud adalah bagian atau penggal jalan di antara dua simpul/persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas ataupun tidak. Alasan tertentu sebagaimana dimaksud harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. PKL sudah melakukan usaha perdagangan dalam ruas jalan tertentu dan sudah tergabung dalam wadah Paguyuban PKL;
b. Ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud huruf a, tidak mengganggu pengguna jalan di sekitarnya;
c. PKL sudah memiliki Kartu Tanda Anggota ( KTA ) APKLI Kabupaten Bantul;
d. PKL sanggup untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta menjaga fungsi fasilitas umum;
e. PKL bersedia tidak memperdagangkan barang illegal;
f. PKL bersedia tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
g. PKL bersedia mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha tanpa syarat apapun

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (327.69 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.