Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2022

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah

ABSTRAK

Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2022 ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimna telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada DInas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :

UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956;
UU Nomor 11 Tahun 2006;
UU Nomor 5 Tahun 2014;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019;
Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017;
Permendagri Nomor 12 Tahun 2017;
Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020;
Perbup Aceh Tengah Nomor 60 Tahun 2016;
Perbup Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2017.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pembentukan, BAB III Organisasi, BAB IV Kelompok Jabatan Fungsional, BAB V Tata Kerja, BAB VI Kepegawaian, BAB VII Pembiayaan, BAB VIII Ketentuan Lain-Lain, BAB IX Ketentuan Penutup