PeraturanPedia.com – Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Kute dalam Upaya Percepatan Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Kute
ABSTRAK
Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting;
bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, diperlukan intervensi yang terpadu dalam penurunan stunting mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f dan huruf g Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. – bahwa dalam rangka intervensi penurunan stunting terintegrasi tingkat Kute dibutuhkan Peraturan Bupati sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif, dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus menerus. – bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Kute Dalarn Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Tingkat Kute;
.
Dasar hukum Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2023 ini adalah:
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009;
.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012;
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017;
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021;
Permen Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014;
Permen Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014;
Permen Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014;
Permen Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Permen Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016;
Permen Dalam Negeri 44 Tahun 2016;
Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bdan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018;
Permen Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Permen Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Permen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasu Nomor 8 tahun 2022;
Permen Keuangan Nomor 190/PMK.07/2022;
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021;
Permen Keuangan Nomor 212/PMK/0.7/2022;
Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010;
Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 45 Tahun 2020.