Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Gampong
ABSTRAK
Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 31 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong;
Dasar hukum Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 31 Tahun 2020 ini adalah:
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956
- Undang-Undang No 24 Tahun 1956
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
- Undang-Undang No 11 Tahun 2006
- Undang-Undang No 12 Tahun 2011
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 12 Tahun 2019:
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 39 Pasal terdiri BAB I Ketentuan Umum;
BAB II Maksud dan Tujuan;
BAB III Tata Nilai Pengadaan;
BAB IV Ruang Lingkup Pengadaan;
BAB V Para Pihak;
BAB VI Perencanaan Pengadaan;
BAB VII Persiapan Pengadaan;
BAB VIII Pelaksanaan Pengadaan;
BAB IX Pembayaran Presatasi Kerja;
BAB X Keadaan Kahar;
BAB XI Pemutusan Surat Perjanjian;
BAB XII Sanksi;
BAB XIII Penyelesaian Perselisihan;
BAB XIV Pelaporan Dan Serah Terima;
BAB XV Pembinaan, Pengawasan Dan Pengadaan Secara Elektronik;
BAB XVI Ketentuan Lain-Lain;
BAB XVII Ketentuan Penutup.
DETAIL PERATURAN
STATUS PERATURAN
Belum ada data…
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.