Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 55 Tahun 2021

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

ABSTRAK

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 55 Tahun 2021 ini ditetapkan dalam rangka untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan Gampong akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID_19) perlu melakukan adaptasi kebiasaaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan gampong;
bahwa untuk melaksanakan tugas fasilitasi penyelenggaraan Kewenangan gampong Berdasarkan Hak Usal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala gampong serta monitoring dan evaluasi status perkemban$an gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;

Dasar Hukum:

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 96 Tahun 2017, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2021.

Peraturran Bupati ini terdiri atas:

Ketentuan Umum;
Maksud, Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup;
Prioritas Penggunaan Dana Gampong;
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong;
Publikasi dan Pelaporan;
Pembinaan;
Ketentuan Lain-Lain, dan
Ketentuan Penutup.