Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK

Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu diatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020.

Dasar hukum Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2020 ini adalah:

Peraturan yang mendasari perda ini adalah: a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
h. PMK Nomor 199/PMK.07/2017
i. PMK Nomor 205/PMK.07/2019
j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
l. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2014
m. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 9 Tahun 2019.

Peraturan ini mengatur mengenai:
:
I. Ketentuan Umum;
II. Penetapan Rincian Dana Desa;
III. Penyaluran Dana Desa;
IV. Penggunaan Dana Desa;
V. Pelaporan Dana Desa;
VI. Sanksi;
VII. Ketentuan Penutup.