Peraturan Bupati Balangan Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Bupati Balangan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan

ABSTRAK

Peraturan Bupati Balangan Nomor 15 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas darikorupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Dasar hukum Peraturan Bupati Balangan Nomor 15 Tahun 2020 ini adalah:

1. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
6. Peraturan Kornisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016.

Peraturan Bupati Balangan ini mengatur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, yang memuat:
:
Ketentuan Umum;
Penyampaian LHKPN;
Unit Pengelola LHKPN, dan
Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Bupati Balangan Nomor 15 Tahun 2020 melalui link di bawah ini:

Download PDF (2.71 MB)

Preview Dokumen

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.