Peraturan Bupati Balangan Nomor 21 Tahun 2018

Peraturan Bupati Balangan Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK

Peraturan Bupati Balangan Nomor 21 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgt.Ulaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Dasar hukum Peraturan Bupati Balangan Nomor 21 Tahun 2018 ini adalah:

1. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016
7. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 14 Tahun 2016.

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, meliputi:
Ketentuan Umum;
Penyampaian LHKPN;
Unit Pengelola LHKPN;
Pengawasan;
Sanksi;
Tata Cara Penjatuhan Sanksi, dan
Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (599.41 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.