Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2017

Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK

Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Dasar hukum Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2017 ini adalah:

1. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Penyampaian LHKPN;
Unit Pengelola LHKPN;
Pengawasan;
Sanksi;
Tata Cara Penjatuhan Sanksi;
Ketentuan Khusus dan Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2017 melalui link di bawah ini:

Download PDF (5.29 MB)

Preview Dokumen

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.