Peraturan Bupati Balangan Nomor 60 Tahun 2019

Peraturan Bupati Balangan Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Bagi Aparatur pada Pemerintah Daerah

ABSTRAK

Peraturan Bupati Balangan Nomor 60 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pedoman budaya kerja bagi aparatur dilingkungan pemerintah daerah;
untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pengembangan Budaya Kerja perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja bagi Aparatur Pada Pemerintah Daerah;

Dasar hukum Peraturan Bupati Balangan Nomor 60 Tahun 2019 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Bagi Aparatur Pada Pemerintah Daerah, berisi tentang:
1. Ketentuan umum, yaitu hal-hal yang dimaksud dalam peraturan ini;
2. Pedoman Pengembangan Budaya Kerjadi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan diatur dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I:
PENDAHULUAN BAB II:
NILAI-NILAI BUDAYA KERJA UTAMA BAB III:
KELOMPOK BUDAYA KERJA BAB IV:
FORMAT LAPORAN BUDAYA KERJA SKPD BAB V:
PENUTUP 3. Perumusan Nilai Budaya Kerja;
4. Aparatur dan Kelompok Budaya Kerja;
5. Penerapan dan Pelaporan, Penerapan Nilai Budaya Kerja Aparatur menjadi tanggung jawab setiap Kepala Perangkat Daerah dan dilaporkan setiap akhir tahun;
6. Pengawasan dan Evaluasi, Sekretaris Daerah bertanggung jawab dalam pengawasan dan evaluasi penerapan Nilai Budaya Kerja Aparatur;
7. Biaya Pengembangan Budaya Kerja;
8. Ketentuan Penutup;