PeraturanPedia.com – Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Pengujian Kendaraan Bermotor.
ABSTRAK
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor agar dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk keselamatan dan ketertiban angkutan jalan di Kabupaten Banjarnegara, maka perlu menciptakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor terpadu;
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi;
bahwa setiap angkutan penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang akan digunakan di jalan wajib diuji secara berkala, maka penyelenggaraan pelayanan terpadu pengujian kendaraan bermotor perlu disesuaikan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Pengujian Kendaraan Bermotor.
Dasar hukum Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2017 ini adalah:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993;
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013;
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004;
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: S6K.1076/KP.108/DRJD/2005;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 74 Tahun 2016.