Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

ABSTRAK

Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta menjamin kepastian proses pelayanan, perlu mengatur mekanisme penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai langkah kerja yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan melaksanakan kebijakan pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Dasar hukum Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2019 ini adalah:

: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950,
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2008,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011,
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012,
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2012,
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016,
Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016.

Materi pokok:
Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah. Peraturan ini mengatur terkait mekanisme penegakan Perda dan Perkada serta Pengendalian dan pelaporan penegakan Perda dan Perkada.