Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016

Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 16 Tahun 2015 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan

ABSTRAK

Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Dalam rangka tercapainya tertib administrasi kependudukan peraturan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menetapkan peraturan tentang pelaksanaan tertib administrasi kependudukan.

Dasar hukum Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 ini adalah:

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006,
Undang-Undang 23 Tahun 2006,
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008,
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009,
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007,
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015.

Penduduk WNI wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Desa untuk dicatatkan biodatanya. Persyaratan untuk Pencatatan Biodata Penduduk WNI yaitu:
a. Surat Pengantar dari RT dan Dukuh setempat;
b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain:
Kutipan Akta Kelahiran;
KK;
KTP-el;
Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah, dan
Kutipan Akta Perceraian. WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Paspor;
atau b. Dokumen pengganti paspor. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya dengan Persyaratannya sebagai berikut:
a. Paspor;
b. Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap c. Surat Pernyataan dari Sponsor (orang/badan hukum yang bertanggung jawab keberadaan orang asing yang tinggal di Indonesia), dan
d. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa