Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian/pelimpahan Wewenang Penyelengaraan Perizinan/nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin

ABSTRAK

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat, maka perlu di lakukan pendelegasian /pelimpahan wewenang penyelengaraan perizinan/nonperizinan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).bahwa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 pasal 39 ayat 3 pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu di tetapkan dengan peraturan bupati/walikota.bahwa dengan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan perizinan dan evaluasi pelaksanaan pe1ayanan perizinan/ non perizinan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pendelegasian /Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin, dipandang perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar hukum Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2017 ini adalah:

1. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah:Undang-Undang No.3 Tahun 1982
2. Undang-Undang No.18 Tahun 1999
3. Undang-Undang No.6 Tahun 2002
4. Undang-Undang No.28 Tahun 2002
5. Undang-Undang No.20 Tahun 2003
6. Undang-Undang No.25 Tahun 2007
7. Undang-Undang No.26 Tahun 2007
8. Undang-Undang No.20 Tahun 2008
9. Undang-Undang No.10 Tahun 2009
10. Undang-Undang No.25 Tahun 2009
11. Undang-Undang No.28 Tahun 2009
12. Undang-Undang No.32 Tahun 2009
13. Undang-Undang No.36 Tahun 2009
14. Undang-Undang No.41 Tahun 2009
15. Undang-Undang No.12 Tahun 2011
16. Undang-Undang No.3 Tahun 2014
17. Undang-Undang No.7 Tahun 2014
18. Undang-Undang No.23 Tahun 2014
19. Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2005
20. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005
21. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2005
22. Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005
23. Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009
24. Peraturan Pemerintah No,17 Tahun 2010
25. Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2010
26. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016
27. Peraturan Presiden No.39 Tahun 2014
28. Peraturan Presiden No.97 Tahun 2014
29. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2006
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.100 Tahun 2016
32. Peraturan Menteri Kesehatan No.2052/Menkes/Per /2011
33. Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2014
34. Perka BPS Nomor 57 Tahun 2009
35. Pemendagri No.80 Tahun 2015
36. Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2015
37. Perka BKPM Nomor 15 Tahun 2015
38. Permendag No.14/M-DAG/PER/:3/2016
39. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005
40. Peraturan Daerah No.20 Tahun 2011
41. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2012
42. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2012
43. Peraturan Daerah No.28 Tahun 2012
44. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2014
45. Peraturan Daerah No.18 Tahun 2016
46. Peraturan Daerah No.191 Tahun 2016

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pendelegasian/Pelimpahan wewenang Penyelengaraan Perizinan/Nonperizinan kepada Kepala Dinas penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten banyuasin Penyelenggaraan perizinan/nonperizinan meliputi pemberian,penolakan, pengawasan dan penerbitan izin/ nonizin;
Penyelenggaraan perizinan /non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didelegasikan/ dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Penyelenggaraan perizinan/ nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
Izin Prinsip (Industri, Perdagangan, Perumahan/Bangunan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata);
Izin Lokasi (Industri, Perdagangan, Perumahan/Bangunan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata};
Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
lzin Gangguan/HO/Surat Izin Tempat Usaha;
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan;
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
Tanda Daftar Perusahaan (TOP);
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
Tanda Oaf tar Gudang (TOG);
Izin Usaha Industri (IUI);
Tanda Daftar Industri (TOI);
Izin Kepariwisataan;
Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)dan Izin Operasi Biro Jasa Reklame (IOBJR);
Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta;
Izin Penyelenggaraan Kursus;
lzin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik;
Izin Penyelenggaraan Pest Control;
IzinPenyelenggaraan Fumigasi Dan Foging;
Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas /Pustu;
Izin Penyelenggaraan Jasa Boga;
-:
Izin Penyelenggaraan Depot Air Minum Dan Isi Ulang;
Izin Penyelenggaraan Rumah Makan Dan Restoran;
Izin Praktek dan lzin Kerja Tenaga Kesehatan;
IzinnPraktekBerkelompok Dokter Umum;
Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan perizinan dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1} beranggotakan masing – masing wakil dari instansi teknis. Pembentukan, tugas, wewenang dan susunan personalia Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Izin diberikan apabila telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditetapkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai:
syarat – syarat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pelayanan perizinan ditentukan dengan Keputusan Bupati.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2017 melalui link di bawah ini:

Download PDF (3.39 MB)

Preview Dokumen

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.