PeraturanPedia.com – Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026
ABSTRAK
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pemilihan Umum kepala daerah dilaksanakan serentak secara Nasional pada tahun 2024;
bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas akan berakhir pada Tahun 2023;
bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mengamanatkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan, maka Kepala Daerah wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, melalui aktivitas penilaian risiko yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko serta aktivitas pengendaliannya dan melampirkan kedalam dokumen perencanaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
Dasar hukum Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 ini adalah:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020;
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019;