Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 20 Tahun 2016

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Jalur Koordinasi Dokumen Perizinan dan Nonperizinan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara

ABSTRAK

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 20 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan pelaku usaha di kabupaten barito utara serta untuk memepermudah proses pelayanan dengan mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan dalam pelaksanaanya, maka perlu diatur mekanisme jalur koordinasi proses perizinan dan nonperizinan di lingkungan pemerintah kabupaten barito utara yang ditandatangi oleh bupati barito utara;

Dasar hukum Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 20 Tahun 2016 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013
9. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2014
10. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2016

BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II TUJUAN;
BAB III JENIS PELAYANAN;
BAB IV JALUR KOORDINASI;
BAB V KETENTUAN PENUTUP;

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (1.15 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.