Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 85 Tahun 2018

Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK

Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 85 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. bahwa menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 disertai dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. perJu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Dasar hukum Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 85 Tahun 2018 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3569)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahim 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312] seb^aimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3569)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahtin 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3651)
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (TambahanLembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4884)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4286)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4151)
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembsiran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355)
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4400)
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438)10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3988)
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5234)
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5049]
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587)
13. Undang-Undang Numor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5601)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaandan Pertan^ungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4138)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4024)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4575)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4576)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577 )
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahtm 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 )
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pcmbinaan dan Pcngawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 )
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614)
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712)
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tenlnng Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perbaikan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 )
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Lembaran Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036)
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
29. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
30. 31. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017
31. 32. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
32. 32. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
33. 33. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016
34. 34. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 284 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor
35. 35. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 285 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri dari:
1. Pendapatan 2. Belanja Tidak Langsung 3. Belanja Langsung 4. Pembiayaan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 85 Tahun 2018 melalui link di bawah ini:

Download PDF (12.89 MB)

Preview Dokumen

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.