Peraturan Bupati Blora Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK
Peraturan Bupati Blora Nomor 38 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
- bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan yang mengakibatkan penyalahgunaan wewenang sehingga mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakan;
- bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
Dasar hukum Peraturan Bupati Blora Nomor 38 Tahun 2019 ini adalah:
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Bentuk, Jenis dan Sumber Benturan Kepentingan Bab IV Pencegahan Benturan Kepentingan Bab V Penanganan Benturan Kepentingan Bab VI Pemantauan dan Evaluasi Bab VII Ketentuan Penutup
DETAIL PERATURAN
STATUS PERATURAN
Belum ada data…
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.