Peraturan Bupati Blora Nomor 50 Tahun 2020

Peraturan Bupati Blora Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Blora

ABSTRAK

Peraturan Bupati Blora Nomor 50 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh Pemerintah Daerah dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah milik masyarakat Kabupaten Blora, perlu mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bahwa berdasarkan ketentuan dalam diktum KESEMBILAN Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/ SKP/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati untuk pembebanan biaya tersebut kepada masyarakat;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Blora;

Dasar hukum Peraturan Bupati Blora Nomor 50 Tahun 2020 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018.

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penentuan biaya yang dibebankan kepada peserta dalam pelaksanaan PTSL dan menghapus pungutan liar yang membebani peserta.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (124.46 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.